Soroti Kepastian Hukum, Advokat Siapkan Eksepsi Alkes

Abah Sofyan

Landasan Hukum dan Regulasi Terkait

Proses peradilan tindak pidana korupsi serta tata kelola pengadaan barang dan jasa diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001):

Mengatur sanksi hukum terhadap setiap pihak yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Mengatur batasan tugas, fungsi, serta tanggung jawab pejabat pengadaan, PPK, dan penyedia barang/jasa dalam menyusun spesifikasi teknis, KAK, serta HPS secara independen.

Bacaan Lainnya

Catatan Redaksi: Berita ini disarikan dari pantauan persidangan dan keterangan pihak terkait. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(AP/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Profil Gravatar
  • Rating