Polri Selesaikan 3.326 Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak, Irjen Sandi: Demi Keamanan dan Iklim Investasi

Irjen Pol Sandi Nugroho, Kadivhumas Polri, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan wujud komitmen Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini adalah upaya konkret Polri untuk menanggulangi premanisme yang mengancam rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi. Kami tidak akan memberi toleransi terhadap aksi intimidasi, pemerasan, atau kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat,” ungkap Irjen Sandi.

Fokus Penindakan: Penindakan dalam operasi ini mencakup berbagai bentuk kejahatan, di antaranya pemerasan, pungutan liar, pengancaman, pengrusakan fasilitas umum, pengeroyokan, penganiayaan, penghasutan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, hingga penculikan.

Irjen Sandi menegaskan, “Premanisme dalam bentuk apapun tidak bisa dibiarkan. Kami berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif.”

Bacaan Lainnya

• Geng Jalanan Teror 32 Dibekuk! Pemuda Acungkan Celurit, Terancam 10 Tahun
• Polres Jepara Kawal Pagi, Lalu Lintas Lancar & Aman
• Kapolresta Pastikan Temuan Kain Kafan dan Tulang, Tidak Ada Unsur Tindak Pidana

Kasus Menonjol: Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap dalam operasi ini antara lain:

• Polres Subang yang mengamankan sembilan pelaku premanisme di kawasan industri.
• Polresta Tangerang yang menangkap 85 preman di wilayah setempat.
• Polda Banten yang mengamankan 146 orang pelaku premanisme.
• Polda Kalteng yang memanggil Ketua Grib Kalteng terkait penutupan PT BAP.
• Polres Metro Jaksel yang mengamankan 10 orang pelaku dengan senjata tajam dan api.

Langkah Strategis Polri: Untuk memastikan keberhasilan operasi, Polri telah mengambil sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah:

• Melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang terbukti terlibat dalam tindak pidana.
• Menggelar razia untuk memberantas pungli dan premanisme.
• Memeriksa legalitas ormas yang terlibat dalam aksi kejahatan.
• Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih tepat.
• Memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait untuk membekukan atau membatalkan izin ormas yang terbukti melanggar hukum.

Polri juga terus menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan stabilitas keamanan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

(Red)