Bolehkah Wartawan Meminta RAB Proyek yang Belum Selesai?

Abah Sofyan

Investigasi Indonesia

Editorial – Di lapangan, perdebatan antara jurnalis, pelaksana proyek, dan masyarakat mengenai keterbukaan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) sering kali terjadi, terutama saat pekerjaan fisik masih berlangsung. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana hak wartawan dalam mengakses dokumen anggaran tersebut dan siapa sebenarnya pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan atau audit.

Secara hukum, wartawan maupun masyarakat memiliki hak untuk meminta dokumen RAB atas proyek yang menggunakan anggaran negara, meskipun pekerjaan belum rampung. Namun, hak tersebut dibatasi oleh prosedur resmi dan tidak mencakup kewenangan untuk melakukan audit secara mandiri.

Dilindungi UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik

Hak akses terhadap dokumen proyek pemerintah berlandaskan pada dua payung hukum utama di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Bacaan Lainnya

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pers, ditegaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Untuk menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Pasal 4 ayat (3) menjamin kemerdekaan pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Sementara itu, UU KIP secara spesifik mengatur status dokumen anggaran badan publik. Merujuk pada Pasal 11 ayat (1) huruf d UU KIP, rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam berbagai putusan sengketa informasinya juga menegaskan bahwa dokumen perencanaan anggaran—seperti RAB proyek yang bersumber dari APBN, APBD, maupun Dana Desa—pada prinsipnya bersifat terbuka untuk diketahui publik sebagai wujud transparansi penggunaan uang negara.

Etika dan Prosedur Permintaan Dokumen

Kendati bersifat terbuka, proses permintaan dokumen tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau memaksa pekerja lapangan di lokasi proyek. Baik wartawan maupun masyarakat harus menempuh jalur birokrasi resmi dengan mengajukan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada instansi pemilik proyek.

Selain itu, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Jika proyek tersebut masih dalam tahap lelang dan dokumennya memuat rahasia dagang atau strategi harga satuan penawaran peserta lelang, instansi berhak menunda atau mengecualikannya demi menjaga persaingan usaha yang sehat. Pengecualian juga berlaku mutlak apabila proyek tersebut 100 persen dibiayai oleh modal swasta atau perorangan yang tidak berkaitan dengan keuangan negara maupun sumbangan publik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Profil Gravatar
  • Rating