Bolehkah Wartawan Meminta RAB Proyek yang Belum Selesai?

Abah Sofyan

Batas Peran Wartawan dan Lembaga Auditor Resmi

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan berperan memotret fakta lapangan, memverifikasi kejanggalan, dan menyajikan informasi berimbang kepada publik. Jurnalis tidak memiliki kewenangan hukum maupun kapasitas teknis untuk melakukan audit, apalagi menyimpulkan adanya kerugian negara.

Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan di lapangan saat proyek masih berjalan, pemeriksaan teknis dan audit hanya boleh dilakukan oleh lembaga berwenang berikut:

Inspektorat (Daerah maupun Jenderal): Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat bertugas melakukan reviu, pemantauan, dan audit internal sejak proyek masih berjalan guna mencegah penyimpangan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Lembaga auditor internal pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan lintas sektor, evaluasi proyek strategis, serta audit investigatif untuk menghitung kerugian keuangan negara atas permintaan instansi atau aparat penegak hukum.

Bacaan Lainnya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Lembaga tinggi negara yang bersifat eksternal dan independen. BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara menyeluruh serta menetapkan ada tidaknya kerugian negara secara konstitusional.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas: Pada level teknis harian, kedua pihak inilah yang berwenang mengevaluasi progres fisik di lapangan sebelum menyetujui pencairan termin pembayaran kepada kontraktor.

Sinergi Kontrol Sosial dan Pengawasan Resmi

Pemahaman mengenai batas kewenangan ini penting bagi semua pihak. Bagi masyarakat dan jurnalis, melaporkan temuan lapangan yang disertai data awal kepada Inspektorat, BPKP, atau Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan langkah yang tepat agar ditindaklanjuti melalui audit resmi.

Sebaliknya, bagi badan publik dan pelaksana proyek, keterbukaan informasi sejak awal pengerjaan justru menjadi instrumen pencegahan korupsi sekaligus bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Catatan Redaksi: Artikel ini disusun sebagai materi edukasi hukum dan literasi jurnalistik bagi masyarakat luas, pelaku usaha konstruksi, badan publik, serta insan pers. Pemaparan di atas merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) guna mendorong transparansi anggaran sekaligus menjaga profesionalisme kerja jurnalistik di lapangan.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Profil Gravatar
  • Rating