Landasan Hukum Pertambangan dan Perlindungan Infrastruktur Jalan
Pengawasan aktivitas usaha pertambangan serta pembatasan operasional kendaraan angkutan berat di jalan umum diatur secara tegas dalam perundang-undangan nasional:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba):
Pasal 158: Mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 307: Mewajibkan perusahaan angkutan umum dan pengemudi mematuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, serta kelas jalan yang dilalui demi mencegah kerusakan dini infrastruktur jalan raya dan menjaga keselamatan pengguna jalan.
Catatan Redaksi; Berita ini disarikan dari aduan resmi masyarakat melalui kanal layanan publik LaporGub. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak PT. SMB, PT. PP, maupun instansi terkait guna menjaga keberimbangan informasi publik.
(Red)












Tinggalkan Balasan