“Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno dulu hanya mencari aman. Jika semua orang hanya berpikir tentang karier dan masa depan pribadi, saya tidak meyakini kita akan maju,” tegas Dedi dalam video tersebut. Ia menambahkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering kali hanya menjadi formalitas pertanggungjawaban yang belum tentu mencerminkan kualitas pengabdian yang tulus kepada rakyat.
Visi Pembangunan dan Identitas Budaya
Lebih jauh, Gubernur yang dikenal dekat dengan nilai-nilai lokal ini menyayangkan jalannya pemerintahan yang dinilai stagnan selama puluhan tahun. Menurutnya, regulasi yang itu-itu saja tanpa adanya terobosan visioner telah membuat pembangunan kehilangan dialektika kebangsaan dan kemanusiaan.
Ia menawarkan solusi berupa transformasi total melalui perubahan mental, filosofi, dan ideologi kebangsaan. Dedi juga menekankan pentingnya mencintai identitas lokal, seperti semangat Siliwangi dan Pajajaran, sebagai fondasi untuk melahirkan manusia unggul (MAUNG). “Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan,” imbuhnya, menangkis pandangan negatif yang sering kali menyudutkan kecintaan terhadap budaya daerah.
Edukasi Hukum: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), integritas adalah nilai dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pelayan publik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara negara harus berorientasi pada kepentingan umum dan memberikan inovasi dalam pelayanan. Secara hukum, tindakan pejabat yang hanya mengedepankan prosedur administratif tanpa pencapaian kinerja yang nyata (hanya formalitas WTP) dapat bersinggungan dengan prinsip akuntabilitas publik yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Catatan Redaksi: Redaksi InvestigasiIndonesia.co.id memandang pidato Gubernur Dedi Mulyadi sebagai refleksi kritis atas mandeknya birokrasi di banyak sektor. Kami mendukung upaya pimpinan daerah yang berani keluar dari zona nyaman demi kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang visioner bukan hanya soal laporan di atas kertas, tetapi soal keberanian mengambil risiko untuk melakukan perubahan besar yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
(Red)
Tinggalkan Balasan