BTN Karimunjawa Diduga Langgar Aturan Sendiri, Warga Geram - Laman 2 dari 2

Investigasi Indonesia Jepara, Jawa Tengah – Gelombang protes keras datang dari masyarakat menyusul dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Melalui kanal pengaduan resmi LaporGub dengan nomor registrasi LGWP55289155, warga mengungkap adanya tindakan kontradiktif di mana instansi pengelola kawasan konservasi tersebut justru menabrak regulasi yang mereka tetapkan sendiri. Dalam laporan yang dirilis pada 12 Oktober 2026, warga membeberkan bahwa pihak BTN Karimunjawa sebelumnya secara tegas melarang warga sekitar untuk mendirikan bangunan beton di wilayah laut atau tepi pantai demi menjaga kelestarian lingkungan. Namun, ironisnya, pihak BTN sendiri tertangkap basah membangun kantor pembayaran SIMAKSI serta jembatan di atas laut/tepi pantai. Tindakan ini dinilai tidak hanya melanggar aturan internal yang dibuat, tetapi juga mengancam kerusakan ekosistem laut secara nyata. Tidak hanya soal pembangunan fisik, aduan tersebut turut menyoroti buruknya tata kelola retribusi wisata. Disebutkan bahwa para wisatawan yang membayar izin masuk (SIMAKSI) hanya diberikan karcis fisik tanpa mendapatkan fasilitas yang semestinya tertera. Warga melontarkan kritik pedas, mempertanyakan kelayakan Karimunjawa menyandang status sebagai Balai Taman Nasional jika otoritas pengelolanya sendiri justru terbukti mencederai aturan hukum dan kelestarian alam. Menanggapi aduan krusial ini, sistem LaporGub melalui Admin Gubernuran bergerak cepat dengan meneruskan laporan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Jepara pada Senin, 12 Oktober 2026 pukul 20:49 WIB untuk segera ditindaklanjuti dan diinvestigasi secara transparan. Aturan Hukum & Landasan Normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan konservasi alam dan taman nasional. Catatan Redaksi: Standar ganda oleh institusi pengelola lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan ekosistem. Redaksi mendesak instansi berwenang untuk segera melakukan investigasi terbuka tanpa tebang pilih. (Red)

Aturan Hukum & Landasan Normatif

Related posts:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan