Pidana Pajak RUU Perampasan Aset, Rakyat Terancam Dikriminalisasi

Aturan Hukum

Regulasi perpajakan Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sanksi pidana di bidang perpajakan diatur dalam Pasal 39 UU KUP atas tindakan kealpaan maupun kesengsaraan dalam menyampaikan SPT. Adapun pengintegrasian pidana perpajakan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menempatkan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai salah satu tindak pidana asal (predicate crime) yang asetnya dapat disita oleh negara.

Catatan Redaksi: Rencana memasukkan tindak pidana perpajakan ke dalam RUU Perampasan Aset di tengah integrasi sistem Coretax harus dikawal secara ketat. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak boleh menjadikan penegakan hukum sebagai mesin pemungutan paksa yang memosisikan rakyat kecil sebagai target kriminalisasi akibat ketidaktahuan administrasi. Redaksi Investigasi Indonesia mendesak DPR RI dan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, transparansi sosialisasi, serta perlindungan hak warga negara. Negara harus hadir mendidik, bukan menjebak rakyatnya sendiri demi mengejar target penerimaan.

(TIM SWI Jawa Barat)

Related posts:

Tambang Ilegal Menggila di Semarang! APH Diduga Tutup Mata Kerusuhan Massa Guncang Jawa Tengah: 1.747 Pelaku Diamankan, Ribuan Remaja Terlibat Aksi Anarkis Warga Bantu Bongkar Peredaran Psikotropika di Banyumas Dosen Hukum Diduga Aniaya Dokter, Dilaporkan ke Polda