“Penanganan perkara yang melibatkan anak memerlukan perhatian khusus, baik terhadap kondisi korban maupun proses pemeriksaannya. Kami mengedepankan perlindungan terhadap anak, menjaga identitas dan privasi korban, serta memastikan setiap tahapan penanganan dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Polsek Gunungpati
Perkembangan terbaru pada Kamis (19/11/2026) mulai pukul 10.15 WIB, Polsek Gunungpati mengambil langkah persuasif dengan memfasilitasi pertemuan mediasi yang dihadiri sekitar 30 orang. Forum tersebut melibatkan pengasuh pondok pesantren, kepala sekolah, perwakilan Kementerian Agama Kota Semarang, keluarga kedua belah pihak, serta unsur TNI-Polri (Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Patemon).
Kapolsek Gunungpati Kompol Agus Darmayuda, S.Sos., M.A., menjelaskan bahwa mediasi dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur terkait agar persoalan dapat dibicarakan secara terbuka dan tidak berkembang menjadi konflik lanjutan.
“Kami memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak dengan melibatkan pengasuh pondok, pihak sekolah, Kementerian Agama, serta keluarga masing-masing. Harapannya, persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, dengan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak serta menjaga situasi kamtibmas di lingkungan pondok pesantren,” jelasnya.
Dalam mediasi yang berakhir sekitar pukul 12.00 WIB tersebut, kedua belah pihak sepakat berdamai dan menuangkannya dalam surat pernyataan resmi. Poin kesepakatan meliputi kesediaan pihak pertama memberikan biaya tali asih kepada pihak kedua, serta komitmen bersama untuk tidak melakukan intimidasi, ancaman, maupun menyimpan dendam setelah mediasi berlangsung.
Kompol Agus pun mengingatkan seluruh pihak agar menghormati kesepakatan yang telah dibuat serta memperkuat pengawasan di lingkungan pesantren.
“Kami mengingatkan agar tidak ada lagi tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti pihak lain. Lingkungan pondok pesantren harus menjadi tempat yang aman bagi para santri untuk belajar, beribadah, dan mengembangkan diri. Pengawasan serta pembinaan dari pengasuh dan pihak sekolah juga perlu terus diperkuat,” tambahnya.
Landasan Hukum dan Perlindungan Anak
Penanganan dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan serta penyelesaian perkara yang melibatkan anak di bawah umur berpedoman pada ketentuan hukum berikut:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
Pasal 54: Menegaskan kewajiban perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):
Mengatur pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) serta perlindungan khusus terhadap hak, privasi, dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.
Catatan Redaksi: Berita ini disarikan dari rangkaian keterangan resmi kepolisian Polrestabes Semarang dan Polsek Gunungpati. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), menjaga kerahasiaan identitas anak sesuai kode etik jurnalistik, serta mendukung penuh penyelesaian yang mengutamakan perlindungan dan masa depan generasi muda.
(Red)













Tinggalkan Balasan