“Ini dilakukan atas keprihatinan mendalam melihat alam Majalengka yang rusak akibat tangan-tangan pengusaha yang hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan,” ungkap Jubed.
Ketegasan Gubernur: Hentikan Operasi atau Berurusan dengan Hukum
Dalam tinjauannya ke lokasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) langsung menghubungi pihak pengelola dan penanggung jawab tambang untuk memerintahkan penghentian seluruh aktivitas penambangan serta meminta truk-truk pengangkut segera meninggalkan area galian. Petugas juga langsung memasang garis pembatas di pintu masuk lokasi tambang.
KDM menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang investasi di Kabupaten Majalengka, namun setiap kegiatan usaha wajib menempuh proses perizinan yang sah demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan publik.
“Jalan kabupaten rusak akibat angkutan dengan beban berat melebihi kapasitas, lingkungan rusak, yang untung pengusaha sementara pemerintah menanggung kerusakannya. Kalau masih ada saja penambang yang nakal, nanti akan berurusan dengan hukum,” tegas KDM.
Landasan Hukum dan Regulasi Pertambangan
Aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) serta perlindungan fungsi lingkungan hidup diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:
Mengatur sanksi pidana berat bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin (UPI) dengan ancaman pidana penjara dan denda yang substansial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Melarang setiap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta mewajibkan pemulihan fungsi lingkungan bagi pihak yang melanggar.
Catatan Redaksi; Berita ini disusun berdasarkan hasil peliputan langsung di lapangan. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa mendukung penegakan hukum terhadap praktik perusakan lingkungan serta perlindungan hak-hak masyarakat atas fasilitas publik yang aman dan layak.
(M.Nur.R)










Tinggalkan Balasan