Investigasi Indonesia
Jakarta – Stabilitas ekonomi nasional tengah berada dalam bayang-bayang krisis setelah nilai tukar Rupiah tembus Rp17.405 per Dolar Amerika Serikat (AS). Terpuruknya mata uang Garuda pada penutupan pasar spot exchange, Selasa (4/5/2026) ini, memicu desakan keras agar Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah radikal, termasuk mencopot Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.
Angka depresiasi tersebut jauh melampaui asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebelumnya dipatok aman pada level Rp16.500 per Dolar AS.
Desakan pencopotan Gubernur BI ini disuarakan secara lantang oleh Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama. Alumnus Lemhannas RI ini menilai Gubernur BI telah gagal mengantisipasi gejolak moneter, yang mana berbanding terbalik dengan pernyataan optimistisnya pada bulan April lalu.
“Pemerintah perlu ekstra hati-hati. Pelemahan rupiah ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi berpotensi kuat mendorong inflasi tinggi (imported inflation), terutama pada sektor kebutuhan pokok pangan yang hingga kini masih bergantung pada impor,” tegas Rahman dalam keterangannya di Ciputat, Tangerang Selatan (6/5/2026).
PDKN mewanti-wanti bahwa kejatuhan rupiah akan menciptakan efek domino berupa lonjakan harga kebutuhan pokok, seperti gandum, kedelai, gula, hingga pakan ternak. Lebih dari itu, Rahman juga memaparkan rapor merah ekonomi yang membelit negara saat ini, mulai dari total utang yang menyentuh Rp9.638 triliun, defisit APBN per Maret 2026 mencapai Rp240 triliun, hingga tekanan harga minyak dunia yang melampaui asumsi APBN (70 USD per barel).
Kritik tajam turut dilontarkan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Tokoh pers nasional sekaligus Alumni PPRA-48 Lemhannas RI ini menilai anomali ekonomi ini sebagai alarm darurat bagi kesejahteraan rakyat.
“Saya sangat mendukung desakan rekan kami, Dr. Rahman Sabon Nama. Kondisi rupiah yang hampir menyentuh Rp17.500 per Dolar AS adalah bukti adanya manajemen moneter yang tidak berjalan sesuai harapan. Kita tidak bisa lagi berpegang pada retorika ‘aman’ dan ‘stabil’ sementara rakyat menjerit karena harga beras dan kebutuhan pokok meroket,” ujar Wilson Lalengke, Rabu (6/5/2026).
Secara tegas, ia meminta Kepala Negara untuk segera mengevaluasi tim ekonominya.
Tinggalkan Balasan