Investigasi Indonesia
Simalungun, Sumatera Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mempertegas komitmennya dalam Penanganan Stunting Simalungun 2026 melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Konvergensi yang digelar di Kantor Bapperida, Selasa (12/5/2026). Langkah ini diambil sebagai strategi krusial untuk memastikan intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) berjalan secara holistik dan tepat sasaran guna mencetak generasi emas yang cerdas serta tangguh.
Mewakili Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, Sekretaris Bapperida Lina Oletta Damanik menegaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan melalui lima aksi utama: analisis situasi, penyusunan rencana, penguatan pelaksanaan, evaluasi hasil, hingga perumusan kebijakan. Bupati menginstruksikan seluruh Tim Satgas dan petugas pelapor untuk bekerja secara inovatif serta memastikan program-program pencegahan telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan di tingkat desa.
Namun, di balik optimisme tersebut, Dinas Kesehatan Simalungun yang diwakili Yeli F. Purba mengungkap sejumlah tantangan riil yang dihadapi petugas di lapangan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan insentif bagi kader, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, hingga permasalahan teknis berupa kerusakan peralatan ukur di 1.333 Posyandu. Temuan ini menjadi catatan penting bagi Bapperida untuk merumuskan perbaikan sebelum menghadapi evaluasi tingkat provinsi pada Juli mendatang.
Pemkab Simalungun bertekad menyelaraskan peran seluruh pemangku kepentingan agar data pelaporan pada sistem Bangda selaras dengan realita di lapangan. Keberhasilan aksi konvergensi ini diharapkan tidak hanya menurunkan angka prevalensi stunting secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata pada kualitas kesehatan balita di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.
Tinggalkan Balasan