Warga Keluhkan Dugaan Pungli di SMPN 2 Warureja Kabupaten Tegal - Laman 2 dari 2

Investigasi Indonesia Tegal, Jawa Tengah — Aktivitas penarikan iuran dan pungutan biaya di lingkungan sekolah kembali menuai sorotan. Kali ini, warga melayangkan aduan resmi melalui platform pengaduan LaporGub terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) berkedok biaya operasional dan pembangunan di SMP Negeri 2 Warureja, Kabupaten Tegal. Berdasarkan laporan yang teregistrasi dengan nomor LGCC27138124 pada Jumat (13/11/2026), wali murid keluhkan adanya tagihan rutin setiap bulan yang dibebankan kepada para siswa. Tagihan tersebut mencakup berbagai keperluan sekolah, mulai dari biaya foto kartu pelajar, kegiatan sekolah, hingga tambahan biaya sebesar Rp50.000 khusus untuk pengadaan sampul rapor. Tidak hanya itu, persoalan semakin meresahkan dengan adanya iuran senilai Rp300.000 per siswa yang dialokasikan untuk pembangunan panggung permanen di sekolah. Meskipun sebelumnya sempat disampaikan penolakan dari orang tua murid dan dicapai kesepakatan bahwa iuran tersebut tidak bersifat wajib, pihak sekolah dilaporkan masih tetap melakukan penagihan secara berkala kepada para siswa setiap minggu. Menanggapi aduan warga yang masuk pada Jumat, 13 November 2026 pukul 09.53 WIB tersebut, sistem layanan pengaduan Pemprov Jateng melalui Admin Call Center telah meneruskan laporan ini secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk segera ditindaklanjuti dan diselidiki secara mendalam. Landasan Hukum dan Regulasi Pendidikan Aturan mengenai batasan penarikan biaya, sumbangan, serta larangan pungutan liar di satuan pendidikan negeri diatur secara tegas dalam regulasi nasional: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas): Mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjamin terselenggaranya wajib belajar tanpa dibebani pungutan yang melanggar ketentuan hukum bagi pendidikan dasar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud): Mengatur larangan bagi sekolah negeri untuk melakukan pungutan liar yang bersifat wajib, mengikat, serta membebani orang tua murid di luar ketentuan sumbangan sukarela yang sah secara hukum dan regulasi dinas pendidikan setempat. Catatan Redaksi: Berita ini disarikan dari pengaduan resmi warga melalui platform LaporGub. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan objektif. (Red)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud):

Related posts:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan