- Mengusut tuntas dan memproses laporan dugaan perundungan secara objektif, cermat, dan profesional.
- Menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana yang adil kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
- Mengevaluasi secara menyeluruh serta meninjau kembali status akreditasi lembaga pendidikan terkait.
Merespons laporan tersebut, pihak Admin Gubernuran telah melakukan disposisi secara resmi pada Kamis (19/11/2026) pukul 05.54 WIB dengan meneruskan aduan warga ini langsung kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk segera ditindaklanjuti.
Landasan Hukum dan Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan
Pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk kekerasan serta perundungan di satuan pendidikan diatur secara ketat dalam regulasi nasional:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
Pasal 54: Menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP):
Mengatur kewajiban satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta sanksi tegas bagi pihak sekolah yang melakukan pembiaran maupun kekerasan terhadap peserta didik.
Catatan Redaksi: Berita ini disarikan dari aduan resmi masyarakat melalui kanal layanan publik LaporGub. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), mengedepankan prinsip perlindungan identitas dan psikologis anak, serta membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak SD IT Mutiara Umat Majenang maupun dinas terkait guna klarifikasi berimbang.
(Red)











Tinggalkan Balasan