Aturan Hukum
Keselamatan operasional dan kelayakan teknis kendaraan angkutan umum diatur dalam regulasi berikut:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 48 yang menguji persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, serta Pasal 141 yang mewajibkan perusahaan angkutan umum memenuhi standar keselamatan dan pelayanan minimal.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor, yang mewajibkan penyediaan fasilitas tanggap darurat, termasuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi optimal di setiap armada angkutan penumpang.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang mengatur kewajiban pemeliharaan berkala sistem kelistrikan dan mesin untuk mencegah risiko kebakaran pada kendaraan umum.
Catatan Redaksi: Insiden terbakar bus umum di jalur tol menjadi pengingat pentingnya pengawasan kelayakan armada transportasi publik secara berkala. Redaksi Investigasi Indonesia mendorong Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan terkait untuk meningkatkan inspekatur keselamatan (ramp check) serta audit kelaikan jalan pada armada bus AKAP. Ketepatan penanganan darurat oleh kru bus sangat diapresiasi, namun pengujian sistem kelistrikan dan tangki bahan bakar secara rutin wajib diperketat guna mencegah potensi musibah serupa di masa mendatang.
(Red)
Related posts:
Wanita Paruh Baya Ditemukan Meninggal di Pinggir Jalan Kaligawe Semarang, Diduga Korban Tabrak Lari
Benarkah Gempa Mega Trust 9 M Akan Segera Terjadi dan Akan Membelah Pulau Jawa?
Tragedi Lift RS PKU Muhammadiyah Blora, Ketua Panitia Pembangunan Resmi Jadi Tersangka
Polisi Pastikan Pemuda Ngalian Tewas karena Kecelakaan
Tinggalkan Balasan