Kapolda Jateng menegaskan bahwa penindakan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Jika terbukti hasil penyalahgunaan energi bersubsidi digunakan untuk kepentingan industri, perusahaan yang menerima manfaat tersebut juga akan diproses secara hukum. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan melalui kepolisian terdekat atau Call Center Polri 110.
Aturan Hukum dan Landasan Penindakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:
Pasal 158: Mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), IPR, atau IUPK.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja):
Pasal 55: Mengatur sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.
Catatan Redaksi: Berita ini disarikan dari keterangan resmi kepolisian. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip akurasi, keberimbangan, dan independensi informasi guna menghadirkan laporan jurnalisme yang konstruktif dan edukatif bagi publik.
(Red)
Related posts:
Tinggalkan Balasan