Investigasi Indonesia
Bandung, Jawa Barat – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Jawa Barat melaksanakan audiensi resmi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Pertemuan konstruktif yang berlangsung pada Rabu, 23 September 2026 ini bertujuan memperkuat sinergi serta mendorong transparansi mekanisme kemitraan media.
Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW SWI Jabar, Edi Suprapto, bersama jajaran pengurus ini menyoroti pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam penentuan kerja sama media. Edi menegaskan bahwa media massa berbadan hukum dan profesional berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk menyebarluaskan informasi pembangunan hingga ke tingkat akar rumput.
Selain membahas tata kelola kemitraan, SWI Jabar juga menekankan penguatan implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan undang-undang. Pihak Diskominfo Jabar menyambut baik berbagai masukan konstruktif tersebut dan memberikan penjelasan terkait regulasi internal yang berlaku, sehingga terjalin komitmen bersama untuk mewujudkan ekosistem informasi yang akurat, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Aturan Hukum
Pelaksanaan kemitraan media dan keterbukaan informasi diatur dalam ketentuan hukum berikut:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi serta mewajibkan transparansi badan publik.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers serta kedudukan pers sebagai media informasi dan kontrol sosial yang profesional.
Ketentuan internal dan regulasi daerah terkait tata kelola kerja sama publikasi media massa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Catatan Redaksi: Langkah DPW SWI Jabar dalam mendorong transparansi dan kejelasan mekanisme kemitraan melalui audiensi dengan Diskominfo Jabar merupakan wujud nyata komunikasi konstruktif antara pers dan pemerintah. Kemitraan yang objektif, transparan, dan berkeadilan sangat krusial untuk memastikan diseminasi informasi pembangunan berjalan optimal serta memperkuat akuntabilitas pelayanan publik di Jawa Barat.
Tinggalkan Balasan