Diduga Isi Solar Subsidi ke Jerigen, Pengelola SPBU Bungkam

Abah Sofyan
  • Prosedur dan dasar hukum pengisian solar subsidi menggunakan jerigen di SPBU 24331140.
  • Kewajiban pemindaian barcode atau QR Code subsidi tepat sasaran saat transaksi berlangsung.
  • Kesesuaian aktivitas tersebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta regulasi penyaluran BBM subsidi dari Pertamina.
  • Kelengkapan dokumen surat rekomendasi resmi atau izin dari instansi terkait yang dipersyaratkan bagi pembeli BBM menggunakan jerigen.

Persoalan ini dinilai membutuhkan perhatian serius dari pihak berwenang dan instansi pengawas energi, mengingat penyaluran solar subsidi dibiayai oleh negara sehingga wajib tepat sasaran dan mematuhi ketentuan distribusi yang ketat. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, aparat penegak hukum maupun pihak Pertamina diharapkan segera melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan.

Landasan Hukum dan Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta larangan penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM diatur secara tegas dalam perundang-undangan nasional:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja):

Pasal 55: Mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Bacaan Lainnya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (beserta perubahannya):

Mengatur pembatasan pembelian Jenis BBM Tertentu (Solar) menggunakan jerigen, yang hanya diperbolehkan bagi konsumen pengguna tertentu (seperti sektor pertanian, perikanan, atau usaha mikro) dengan syarat wajib melampirkan surat rekomendasi resmi dari instansi daerah yang berwenang serta terdaftar dalam sistem QR Code Pertamina.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan upaya konfirmasi jurnalis. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak pengelola SPBU 24331140 Air Gegas maupun pihak Pertamina Patra Niaga demi menjaga akurasi dan keberimbangan informasi publik.

(AAN)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Profil Gravatar
  • Rating