“Pengelolaan anggaran kita diduga masih sangat terfragmentasi di puluhan kementerian tanpa orkestrator yang jelas. Hal ini membuat dana publik berpotensi terserap untuk kegiatan yang bersifat seremonial,” tulis ICW dalam laporannya yang merujuk pada evaluasi belanja APBN 2025-2026.
Dugaan Manipulasi Kebijakan pada Proyek Strategis
Pakar Kebijakan Publik, Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, dalam pernyataannya yang dirilis melalui News UMS pada 21 Oktober 2025, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dugaan manipulasi kebijakan. Beliau menyoroti bahwa proyek-proyek skala besar diduga sering kali dipaksakan tanpa kajian kelayakan yang mendalam.
“Arah pembangunan nasional diduga masih sering terjebak pada kepentingan jangka pendek. Kebijakan publik seharusnya lebih mengutamakan akuntabilitas untuk mencegah potensi beban fiskal negara di masa depan,” tegas Prof. Anton dalam diskusi akademik mengenai arah pembangunan nasional tersebut.
Desakan Transparansi di Tahap Perencanaan
Para pakar sepakat bahwa titik paling rawan diduga berada pada tahap perencanaan anggaran. Selama proses ini tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna, celah untuk penyimpangan akan tetap terbuka. Transparansi sejak tahap draf anggaran sangat mendesak dilakukan untuk memitigasi potensi penyalahgunaan sebelum anggaran tersebut dieksekusi di lapangan.
(Red)
Related posts:
PPWI Gelar Seminar Kemaritiman: Indonesia Krisis Kepastian Hukum di Laut
Wakil Ketua Komisi III DPR Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas Nasional dan Dukung Penegakan Hukum
Bukan Niat Korupsi, Kepala Sekolah Kerap Jadi “Korban” Jebakan Administrasi Dana BOS
Geger! Kokain Bernilai Ratusan Miliar Ditemukan di Pantai Sumenep
Tinggalkan Balasan