Kinerja Disorot: SPK Terbit, Polrestabes Medan Tak Kunjung

Lapor Penipuan Online Investigasi Indonesia

Edukasi Hukum: Prosedur Penangkapan dan Hak Pelapor

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), prosedur penangkapan diatur secara jelas guna menjamin kepastian hukum, baik bagi korban maupun tersangka.

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah). Jika status seseorang sudah ditingkatkan menjadi Tersangka dan Surat Perintah Penangkapan telah diterbitkan, maka penyidik/aparat kepolisian memiliki kewajiban hukum untuk segera mengeksekusi surat tersebut guna mempercepat proses penyidikan (P-21) ke Kejaksaan.

Apabila pelapor mendapati proses eksekusi penangkapan jalan di tempat atau dinilai tidak profesional, pelapor memiliki hak perlindungan hukum untuk melakukan langkah eskalasi. Pelapor dapat membuat pengaduan resmi kepada Pengawas Penyidikan (Wassidik) Ditreskrimum Polda Sumut, melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Propam Polda Sumut, atau melaporkan dugaan maladministrasi penundaan berlarut kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan keterangan pelapor, kronologi kejadian, serta bukti dokumen SP2HP resmi yang diterbitkan oleh Polrestabes Medan.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi senantiasa mengedepankan asas keberimbangan informasi serta asas praduga tak bersalah. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Kapolrestabes Medan, Kasat Reskrim, maupun pihak terlapor untuk menyampaikan Hak Jawab atau Hak Koreksi atas pemberitaan ini.

(Yuni)

Halaman: 1 2

Post Views: 143