Investigasi Indonesia
Semarang, Jawa Tengah – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah resmi membongkar praktik Korupsi BPR Bank Purworejo yang telah berlangsung secara sistematis selama satu dekade, terhitung sejak tahun 2013 hingga 2023. Skandal keuangan di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp41,3 miliar, melalui modus manipulasi data nasabah atau yang dikenal sebagai “kredit topengan”.
Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Julianto, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus besar ini berawal dari tindak lanjut audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jateng. Modus yang digunakan para pelaku adalah meminjam identitas orang lain—mulai dari keluarga hingga karyawan—untuk mencairkan fasilitas kredit tanpa prosedur analisa yang benar. Akibat penyimpangan masif ini, operasional Perumda BPR Bank Purworejo kini dinyatakan telah berhenti total atau tutup.
“Dari hasil penyidikan, ditemukan sejumlah pelanggaran prosedur dalam proses pemberian kredit, mulai dari penggunaan debitur topengan, analisa kredit yang tidak sesuai mekanisme, hingga penggunaan agunan yang tidak memenuhi ketentuan,” ungkap Kombes Pol Djoko Julianto dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Rabu (13/5/2026).
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan enam orang tersangka dari unsur direksi dan debitur, yakni WAI (60), DPA (48), DYA (52), TL (50), WWA (58), dan AL (52). Sebagai langkah pemulihan kerugian negara, polisi menyita sedikitnya 314 aset berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang tersebar di wilayah Purworejo, Kebumen, hingga Yogyakarta dengan luas mencapai puluhan ribu meter persegi.
Kombes Pol Djoko Julianto mengingatkan seluruh pengelola BUMD sektor perbankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
Tinggalkan Balasan