Investigasi IndonesiaÂ
Tanggamus, Lampung — Kepatuhan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus terhadap akuntabilitas keuangan negara tengah disorot tajam. Hingga saat ini, beberapa OPD dilaporkan belum mengembalikan kerugian negara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Padahal, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan tenggat waktu penyelesaian selama 60 hari. Namun, batas waktu tersebut telah terlewati tanpa kejelasan progres pengembalian ke kas negara.
Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus, Drs. Suhendar Zuber, M.Si., saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (3/8/2026), membenarkan adanya kemandekan tersebut.
“Ada beberapa organisasi perangkat Daerah (OPD) sampai saat ini belum menyelesaikan pengembalian atas temuan BPK RI perwakilan provinsi Lampung seharusnya ini sudah selesai sejak tanggal di tetapkan oleh BPK namun entah ada kendala apa saya kurang paham jelasnya,” ungkap Suhendar Zuber.
Menyikapi hal tersebut, Inspektorat menyatakan akan segera mengambil langkah administratif secara tertulis.
“Kami segera melayangkan surat resmi kepada OPD agar segera di tindak lanjuti pengembalian ke kas negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suhendar memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Lampung untuk mencari solusi atas masalah ini.
“Kami sudah rapat dengan pihak BPK RI perwakilan Lampung bagaimana untuk mengatasi pengembalian ini agar segera selesai,” tutupnya.
Di tempat terpisah, Camat Talang Padang, Jhoni, memberikan pernyataan mengejutkan saat dimintai konfirmasi terkait temuan BPK untuk tahun anggaran 2024 di wilayah kecamatannya. Melalui pesan WhatsApp, ia secara lugas melempar tanggung jawab tersebut kepada mantan Camat sebelumnya.
Tinggalkan Balasan