Landasan Hukum dan Transparansi Publik
Pelaksanaan proyek pembangunan serta hak masyarakat atas keterbukaan informasi dan pelayanan publik diatur dalam ketentuan hukum berikut:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Mengatur kewajiban penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
Menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik, termasuk kejelasan realisasi program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan aduan resmi masyarakat melalui kanal layanan publik, LaporGub. Redaksi Investigasi Indonesia senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan mendorong Pemkot Semarang agar transparan dalam merealisasikan dugaan keterlambatan proyek infrastruktur demi kepentingan masyarakat luas.
(Red)












Tinggalkan Balasan