Investigasi Indonesia
Ungaran, Jawa Tengah – Dugaan praktik Pungli KTP Ungaran Timur senilai Rp400.000 mendadak menjadi sorotan tajam setelah sebuah laporan warga di portal Laporgub Jawa Tengah terpantau berubah status menjadi privat. Fenomena ini memicu tanda tanya besar, mengingat nilai pungutan yang dilaporkan warga sangat fantastis untuk sebuah layanan yang seharusnya tidak dipungut biaya sepeser pun menurut aturan negara.
Data yang berhasil dihimpun redaksi sebelum aduan tersebut disembunyikan dari publik menyebutkan, seorang warga di Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, mengaku dimintai biaya hingga ratusan ribu rupiah saat mengajukan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru. Laporan dengan nomor LGWS10035767 tersebut awalnya muncul secara terbuka pada 23 April 2026, namun dalam waktu singkat, akses detail laporan tersebut diputus oleh sistem tanpa penjelasan resmi mengenai progres investigasinya.
Kejanggalan di Balik Status ‘Private’
Perubahan status aduan secara mendadak dari “Public” menjadi “Private” menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Meski sistem Laporgub dikenal sebagai kanal yang transparan, langkah memprivat-kan kasus pungli bernilai besar ini justru dianggap sebagai indikasi adanya tekanan terhadap pelapor atau upaya penanganan yang tertutup. Jika status privat ini adalah bagian dari prosedur perlindungan saksi, publik tetap menuntut transparansi hasil akhir pemeriksaan untuk memastikan tidak ada “main mata” dalam proses hukum.
Praktik pungli dalam layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Semarang ini mencederai semangat reformasi birokrasi. Masyarakat mendesak Inspektorat dan Dispendukcapil Kabupaten Semarang untuk segera memberikan klarifikasi terbuka, apakah pungutan tersebut merupakan ulah oknum petugas atau adanya kegagalan sistem pengawasan di tingkat kelurahan/kecamatan.
Tinggalkan Balasan