Dugaan Carut-Marut Anggaran POPDA Jepara Disorot, Disdikpora Beri Klarifikasi Resmi - Laman 2 dari 2

Investigasi Indonesia Jepara, Jawa Tengah – Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara sempat menjadi sorotan tajam publik menyusul adanya laporan dugaan tebang pilih pembiayaan atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan seremonial, hingga transparansi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Menanggapi sorotan tersebut, Redaksi Investigasi Indonesia, telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Kepala Disdikpora Kabupaten Jepara, Ratib Zaini, AP., M.Si. Pihak Disdikpora kemudian memberikan jawaban dan klarifikasi tertulis secara resmi melalui Kepala Bidang Olahraga, Sri Soerjo Tjahja Watiningsih, SE, MM. Dalam keterangan resminya, pihak Disdikpora menjelaskan bahwa kebijakan pembiayaan atlet POPDA sangat dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran dari Pemkab Jepara. Akibat keterbatasan tersebut, anggaran yang tersedia hanya mampu memfasilitasi sebagian atlet dan official dari 12 Cabang Olahraga (Cabor) terpilih, dengan total 111 orang (85 atlet dan 26 pelatih). "Dasar pemilihan Cabor yang berprestasi pada tahun 2024 dan 2025 pada Popda dan O2SN didasarkan pada urutan dari pemeringkatan perolehan medali (Emas dan Perak)," jelas pihak Disdikpora dalam jawaban tertulisnya. Pihak Disdikpora juga menambahkan bahwa karena banyaknya atlet yang tidak terakomodasi oleh anggaran dinas, sejumlah Cabor pada akhirnya berinisiatif untuk mengirimkan atlet secara mandiri. Seleksi atlet yang diberangkatkan—baik yang difasilitasi dinas maupun mandiri—tetap didasarkan pada rekomendasi dari masing-masing Cabor, sementara dinas membantu fasilitasi pendaftaran secara online. Menanggapi sorotan terkait anggaran seremonial dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pihak Disdikpora menegaskan bahwa kegiatan pelepasan atlet telah disesuaikan dengan asas efisiensi anggaran. Selain itu, ditegaskan pula bahwa dalam sub-kegiatan pengiriman atlet tidak terdapat alokasi anggaran untuk SPPD atau perjalanan dinas dalam daerah. Terkait transparansi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Disdikpora memastikan bahwa seluruh pengelolaan anggaran telah sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian prestasi kontingen Jepara yang berhasil menduduki peringkat ke-5 tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan total 25 medali emas, 16 medali perak, dan 8 medali perunggu. Aturan Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak yang disorot dalam pemberitaan demi terciptanya jurnalisme yang berimbang dan objektif. Catatan Redaksi: Hak jawab dan klarifikasi yang disampaikan oleh jajaran Disdikpora Jepara di bawah kepemimpinan Ratib Zaini, AP., M.Si merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah. Redaksi mengapresiasi respons tersebut agar informasi yang sampai ke masyarakat tetap proporsional dan berimbang. (Red)

Aturan Hukum

Related posts:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan