Dugaan Pungli dan Bobroknya Layanan Samsat Tasik Jadi Sorotan - Laman 2 dari 2

Investigasi Indonesia Tasikmalaya, Jawa Barat – Pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tasikmalaya (Samsat Sukaraja) menuai sorotan tajam dari masyarakat. Berdasarkan ulasan publik di platform Google Maps dengan rata-rata rating 3,9, sejumlah warga blak-blakan membongkar praktik pungutan liar (pungli), birokrasi yang berbelit, hingga ketidakdisiplinan oknum petugas di lingkungan kantor pelayanan tersebut. Sejumlah ulasan menyoroti adanya dugaan pungli berkedok biaya pengambilan pelat nomor atau pengurusan BPKB yang dipatok sekitar Rp150.000 di luar ketentuan resmi. Warga juga mengeluhkan praktik pungutan berkedok "uang sukarela" untuk jasa gesek nomor rangka dan penulisan berkas. Ironisnya, alih-alih transparan, beberapa tahapan pengurusan justru diarahkan ke ruangan tertutup yang sempit, pengap, dan dipenuhi asap rokok, menciptakan suasana intimidatif bagi warga yang hendak menunaikan kewajiban pajak negara. Selain masalah pungli, sistem pembayaran administrasi dinilai jauh dari kata efisien. Warga yang melakukan mutasi atau balik nama dipaksa menempuh perjalanan jauh hingga 22 kilometer menuju Bank BRI Polres Kota Tasikmalaya karena ketiadaan akses pembayaran yang terintegrasi secara dekat. Keluhan diperparah dengan maraknya pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok, di mana warga mendapati oknum petugas hingga aparat kepolisian merokok di dalam ruangan kantor layanan publik. Menanggapi gelombang kritik pedas tersebut, pihak pengelola atau admin resmi SAMSAT Kabupaten Tasikmalaya akhirnya angkat bicara melalui kolom ulasan Google Maps. Pihak pengelola menyampaikan permohonan maaf terbuka atas segala bentuk kelalaian yang dilakukan oleh para petugas di lapangan, serta membuka saluran komunikasi darurat melalui nomor kontak 085183100881 bagi masyarakat yang mengalami kendala serupa. Meskipun terdapat sebagian kecil ulasan yang menyatakan pelayanan berjalan lancar tanpa hambatan, mayoritas suara publik mendesak adanya evaluasi menyeluruh. Redaksi menilai tanggapan administratif tersebut harus dibarengi dengan pembenahan nyata agar praktik-praktik kotor oleh oknum di Samsat Sukaraja tidak terus-menerus mencederai citra pelayanan institusi kepolisian. Aturan Hukum & Landasan Normatif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta ketentuan hukum pidana terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan pungutan liar dalam birokrasi pemerintahan. Catatan Redaksi: Tanggapan dan permohonan maaf dari pengelola di ruang digital harus dibuktikan dengan tindakan tegas di dunia nyata. Redaksi mendesak instansi berwenang segera membersihkan oknum-oknum yang merusak integritas pelayanan publik. (Red)

Aturan Hukum & Landasan Normatif

Related posts:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan