Investigasi Indonesia
Jembrana, Bali – Sejumlah warga pesisir Pantai Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, mengaku kecewa akibat tidak dilibatkan dalam rapat musyawarah terkait rencana budidaya kerang mutiara di perairan setempat. Keluhan tersebut dilayangkan warga kepada Ketua DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jembrana pasca-rapat di rumah Kelian Dinas (Kadus) Pebuahan pada Rabu, 3 Juni 2026 lalu.
Salah seorang nelayan tradisional yang enggan disebutkan namanya menilai forum tersebut tebang pilih karena hanya mengundang pihak tertentu yang dianggap mendukung rencana investasi, seperti ketua RT dan pemilik jaring tarik.
“Saya ingin rapat musyawarah tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak perlu pilih-pilih peserta. Saya juga nelayan, saya juga memiliki sampan fiber yang biasa diparkir di sekitar laut itu. Bagaimana dampaknya terhadap sampan saya ketika ada budidaya kerang mutiara di lokasi tersebut?” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menduga terdapat pengaturan sepihak dalam pelaksanaan rapat agar rencana investasi tersebut berjalan lancar tanpa hambatan.
“Saya menduga hal ini sudah diatur sedemikian rupa oleh oknum Kelian Dinas dan RT untuk memuluskan rencana tersebut. Akhirnya tujuan mereka berhasil karena yang hadir hanya yang sependapat,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan keadilan mengenai kesepakatan kompensasi sebesar Rp7.500.000 per pemilik jaring tarik yang mencuat dalam rapat, sementara nasib nelayan kecil lainnya diabaikan.
“Nah, bagaimana nasib para nelayan lainnya seperti saya yang memiliki sampan fiber? Kami akan kesulitan memarkir perahu di tengah laut, apalagi saat musim ombak besar. Kondisi itu tentu akan semakin menyulitkan jika lokasi tersebut digunakan untuk budidaya kerang mutiara,” keluhnya.
Menanggapi aduan warga, Ketua DPC PPWI Kabupaten Jembrana, Ahmad Muhtarom, menegaskan bahwa setiap kebijakan pemanfaatan ruang laut wajib berjalan transparan dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan tanpa terkecuali.
Tinggalkan Balasan