Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pencurian dengan Pemberatan):
Tindakan pelaku memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan (curat) karena dilakukan secara berlanjut (delictum continuatum) di puluhan TKP berbeda serta menggunakan alat bantu mekanik (tang dan kunci inggris) untuk merusak instalasi. Pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Fasilitas yang dirusak dan dicuri merupakan instrumen pelayanan publik yang dilindungi negara. Berdasarkan regulasi ini, perusakan atau pencurian aset pelayanan umum dapat memperberat tuntutan pidana di persidangan karena dampaknya yang melumpuhkan hak akses air bersih puluhan kepala keluarga.
Delik Penadahan (Pasal 480 KUHP / Pasal 491 UU 1/2023):
Penyidik saat ini wajib memburu pihak penadah (bengkel atau pengepul besi tua) yang menampung 49 unit besi meteran air tersebut. Penadah barang curian fasilitas publik ini dapat dijerat hukuman maksimal 4 tahun penjara.
Catatan Redaksi: Mencuri 49 unit water meter membutuhkan perencanaan dan pemetaan yang matang. Ditemukannya dokumen data pelanggan Perumdam di kamar kos pelaku menjadi indikasi kuat adanya potensi “kebocoran data internal” atau keterlibatan oknum lain yang mengarahkan pelaku ke rumah-rumah korban. Polsek Purwodadi tidak boleh berhenti pada sosok T sebagai eksekutor lapangan.
Redaksi mendesak penyidik untuk mengusut tuntas dari mana pelaku mendapatkan data pelanggan Perumdam dan ke mana puluhan material kuningan atau besi meteran tersebut dijual. Aksi vandalisme terhadap fasilitas vital masyarakat seperti air bersih adalah kejahatan serius. Di sisi lain, Perumdam Purwa Tirta Dharma juga harus mengevaluasi sistem pengamanan instalasi pipa luar mereka, misalnya dengan menyarankan pelanggan membuat kotak pelindung terkunci demi mempersempit ruang gerak para predator fasilitas publik.
(Red)
Tinggalkan Balasan