“LPG 3 kg ini nyawa dapur warga. Kalau barang subsidi sulit diakses dan mahal, yang paling terpukul adalah keluarga rentan. Subsidi ini harus tepat sasaran, bukan jadi lahan bisnis oknum,” tegas Andri, Selasa (13/1/2026).
Desak Audit BPK dan Operasi Pasar
Andri menyoroti pola “penyakit tahunan” ini. Menurutnya, penambahan kuota yang sering diklaim pemerintah seolah tidak berdampak jika tata kelolanya bobrok. Warga curiga ada kebocoran distribusi yang dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, LSM GRAK bersama masyarakat melayangkan tiga tuntutan utama kepada DPRD, Diskumindag Sambas, dan aparat penegak hukum:
- Gelar Operasi Pasar Segera: Untuk menstabilkan harga dan stok.
- Transparansi Data: Buka jadwal pengiriman dan kuota per pangkalan agar publik bisa ikut mengawasi.
- Audit BPK: Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit tata kelola distribusi LPG di Sambas untuk menutup celah penyimpangan.
“Jangan sampai kelangkaan ini jadi siklus tahunan yang solusinya cuma tambah kuota tanpa membenahi akar masalahnya,” tambah Andri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) maupun DPRD Kabupaten Sambas belum memberikan keterangan resmi terkait langkah konkret penanganan krisis gas di Pemangkat ini.
(TIM/Red)
Tinggalkan Balasan