Investigasi Indonesia
Jakarta – Keimigrasian Indonesia tengah berada di titik nadir. Alih-alih menjadi garda terdepan pengawal kedaulatan, institusi yang seharusnya memberikan pelayanan dan pengawasan ini justru diwarnai dugaan praktik pemerasan sistemik yang melibatkan oknum di berbagai level. Diksi “deportasi”—yang sejatinya merupakan instrumen hukum—kini telah disalahgunakan sebagai senjata psikologis untuk menakut-nakuti dan memeras warga negara asing (WNA).
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengecam keras perilaku oknum yang memanfaatkan jabatan untuk melakukan intimidasi. Berdasarkan temuan empiris PPWI di Kantor Imigrasi Muara Enim dan Yogyakarta, ancaman deportasi sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik pemerasan materiil.
Salah satu kasus yang mencuat melibatkan seorang WNA asal Yaman, Maged Eqbal Hussein Rabea Abdullah. Maged, yang saat itu bersama istri dan bayi berusia lima bulan, diduga menjadi korban pemerasan senilai Rp 50 juta oleh oknum Imigrasi Muara Enim. Tragisnya, ketika kasus ini hendak diadvokasi, oknum dari Unit Kepatuhan Internal (Patnal) Ditjen Imigrasi berinisial Paroy diduga justru melakukan intimidasi psikologis terhadap korban hingga korban memilih mundur. Maged akhirnya diduga menyelesaikan kasusnya “di bawah meja” melalui pihak ketiga, yakni PT Al Maha for Public Services, dengan biaya mencapai Rp 100 juta.
Keterlibatan pihak ketiga seperti biro jasa nakal disinyalir menjadi pola sistemik dalam praktik ini. PPWI pun mendesak pihak berwenang untuk memeriksa PT Al Maha for Public Services terkait dugaan perannya dalam jaringan pemerasan tersebut.
Wilson Lalengke menekankan bahwa praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Ia menuntut Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK untuk segera membongkar jaringan mafia ini.
Tinggalkan Balasan