Oknum Ketua Kelompok PKH Tanggamus Diduga Lakukan Pungli

“Saya bukan pungli, melainkan hasil musyawarah dan disetujui semua KPM,” klaim SR saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Edukasi Hukum: Pemotongan dana bantuan sosial oleh pihak mana pun, dengan dalih apa pun (termasuk “hasil kesepakatan”), berpotensi melanggar hukum. Pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tindakan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta. Musyawarah tidak melegalkan tindakan pemotongan dana bantuan sosial yang bersifat hak penuh bagi penerima manfaat.

Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan aduan masyarakat dan konfirmasi pihak terkait. Redaksi menghimbau agar instansi berwenang, seperti Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan pihak kepolisian, segera melakukan investigasi mendalam guna memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan bebas dari praktik pungli.

(TIM)

Related posts:

Inspektorat Tanggamus Siap Audit Dana BUMDes Kandang Besi ESDM Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Tentang Galian C Ilegal di Jepara PT John Toys Indonesia Diduga Paksa Pekerja Kristen Bekerja pada Hari Natal Dugaan Pungli Sertifikat Massal di Karangasem Utara, Kabupaten Batang, Masyarakat Dituntut Biaya Tidak Wajar