Investigasi Indonesia
Tangerang, Banten – Publik kembali dikejutkan dengan maraknya ulasan bernada protes dari para wajib pajak di ruang digital Google Maps terkait dugaan carut-marut layanan administrasi di kantor Samsat Cikokol, Tangerang, Banten. Berbagai keluhan tersebut menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) tanpa kuitansi resmi, dugaan birokrasi yang berbelit, hingga dugaan sikap tidak ramah dari oknum petugas pelayanan.
Berdasarkan ulasan dan keluhan yang dihimpun dari para wajib pajak, rincian biaya pengurusan administrasi di lapangan memicu tanda tanya besar. Sejumlah warga merinci pengeluaran mereka secara transparan: pembayaran pajak kendaraan tercatat sebesar Rp2.308.000 dan disertai dengan kuitansi resmi. Namun, hal kontras justru ditemukan pada sejumlah layanan lain yang diduga tidak disertai bukti pembayaran atau kuitansi sah dari instansi berwenang.
Biaya tanpa kuitansi tersebut di antaranya mencakup dugaan tarif cek fisik kendaraan sebesar Rp30.000 dan dugaan biaya pengurusan mutasi keluar sebesar Rp350.000. Kondisi ini memicu reaksi kritis di kalangan warga yang melontarkan pertanyaan terbuka: “Yang tidak ada kuitansi ini pungli atau gimana?” Warga menilai ketiadaan kuitansi resmi pada layanan tersebut berpotensi mengarah pada dugaan praktik pungutan di luar ketentuan.
Persoalan di Samsat Cikokol juga diperparah dengan dugaan buruknya tata kelola alur pelayanan. Warga mengeluhkan proses administrasi yang diduga sengaja dibuat rumit karena harus bolak-balik hingga delapan kali melewati loket yang berpindah-pindah tanpa petunjuk yang jelas.
Selain itu, warga turut melaporkan adanya dugaan tindakan kurang menyenangkan dari oknum petugas loket pendaftaran yang diduga berbicara dengan nada tinggi dan tidak ramah saat wajib pajak bertanya mengenai prosedur. Berbagai kritik keras ini dilayangkan publik agar pengelola instansi segera melakukan perbaikan demi mewujudkan layanan yang transparan, jujur, dan humanis.
Tinggalkan Balasan