Investigasi Indonesia
Jepara, Jawa Tengah – Pengelolaan Prioritas APBD Kabupaten Jepara kini tengah menjadi sorotan tajam publik seiring mencuatnya kontradiksi kebijakan anggaran antara pelayanan dasar dan fasilitas pejabat. Di tengah kondisi ratusan kartu Kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI yang dinonaktifkan hingga menyulitkan warga miskin berobat, Pemerintah Kabupaten Jepara justru merealisasikan pengadaan sewa mobil dinas baru bagi seluruh Camat di 16 kecamatan.
Keluhan tersebut salah satunya disuarakan oleh warga Kecamatan Mayong berinisial S. Ia mempertanyakan transparansi dan empati pemerintah daerah dalam menyusun skala prioritas anggaran di saat masyarakat bawah tengah berjuang mendapatkan hak jaminan kesehatan.
“Kenapa ya KIS malah dinonaktifkan pusat? Warga kecil jadi nggak bisa berobat. Anggaran buat perbaikan jalan, jembatan, sama irigasi katanya kurang terus. Lah ini saya tahu kok malah sewa mobil baru buat semua Camat se-Jepara. Pakai anggaran apa? Kok bisa semua mobil dinas Camat baru?” tanya S dengan nada kecewa kepada awak media, Sabtu (25/4/2026).
Keluhan Warga dan Kontradiksi Anggaran
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, sejak awal tahun 2026, gelombang penonaktifan kepesertaan KIS PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Jepara meningkat signifikan. Dampaknya, warga prasejahtera yang sebelumnya bergantung pada fasilitas kesehatan gratis, kini terpaksa menanggung beban biaya medis secara mandiri di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Ironisnya, kendala anggaran yang sering dijadikan alasan defisit untuk layanan infrastruktur dan kesehatan seolah tidak berlaku bagi fasilitas birokrasi. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa seluruh Camat di Kabupaten Jepara kini difasilitasi kendaraan dinas keluaran terbaru dengan skema sewa. Publik mulai mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut jika dibandingkan dengan pemulihan jaminan kesehatan masyarakat miskin.
Tinggalkan Balasan