“Kalau memang terbukti tidak sesuai setelah anak itu diterima, sertifikatnya akan dibahas oleh tim sekolah dengan komite. Jika terbukti, status penerimaannya langsung dianulir dan kami laporkan,” tegasnya.
Antrean Verifikasi Fisik Jadi Catatan Evaluasi Lapangan
Cabdin Wilayah II tidak menampik adanya kendala operasional berupa antrean fisik wali murid sejak pukul 05.00 WIB di sejumlah satuan pendidikan. Pembatasan kuota verifikasi berkas (sekitar 100-an akun per hari) terpaksa dilakukan karena keterbatasan kapasitas tim verifikator sekolah di lapangan.
Meski beberapa sekolah telah berinovasi menggunakan sistem nomor antrean daring (online) agar waktu kedatangan wali murid lebih teratur, pengambilan nomor antrean fisik secara langsung diakui masih menjadi kelemahan pelayanan yang harus dibenahi.
Namun, pihak Cabdin menjamin tidak ada tindakan diskriminasi atau eliminasi sepihak jika nomor antrean pendaftar terlewati di jam kritis.
“Kalau terlewat akan dilompati dulu (ditangguhkan sementara), tidak ada eliminasi atau diskreditasi,” jelasnya.
Sistem Kunci Otomatis: Tutup Celah Manipulasi “Bangku Kosong”
Menjawab kecurigaan publik mengenai rumor jual-beli kursi pasca-pengumuman, Cabdin Wilayah II menegaskan bahwa aplikasi SPMB telah diprogram untuk memotong kuota (cut-off) secara otomatis berdasarkan daya tampung sekolah.
Apabila dari total kuota 300 kursi terdapat sejumlah calon siswa yang tidak melakukan proses daftar ulang pada rentang waktu 22–24 Juni, sistem aplikasi secara otomatis akan menaikkan nama pendaftar di bawahnya melalui mekanisme Kuota Cadangan.
Kunci Sistem: Pergeseran kuota cadangan murni berjalan berdasarkan algoritma aplikasi, sehingga menutup ruang intervensi manusia (human error/nepotisme).
Aturan Mutasi: Jika “bangku kosong” benar-benar tercipta di bulan Juli (karena siswa cadangan telanjur masuk sekolah swasta), kursi tersebut tidak bisa langsung diisi. Pengisian hanya dapat dilakukan melalui jalur mutasi resmi setelah siswa menjalani masa studi minimal satu semester (di semester 2).
Terkait regulasi perpindahan siswa dari sekolah swasta ke sekolah negeri pada masa mutasi, terdapat perbedaan kebijakan lokal. Di Kabupaten Kendal, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) menerapkan aturan ketat yang mempersulit perpindahan dari swasta ke negeri demi menjaga stabilitas operasional dan ekosistem pembiayaan sekolah swasta. Sementara untuk Kota Semarang, pihak Cabdin masih melakukan pemantauan ketat mengingat ini merupakan tahun pertama penataan wilayah kerja bersama di bawah Cabdin Wilayah II.
Analisis Tata Kelola: Langkah digitalisasi melalui sistem cut-off otomatis dan pemanfaatan kuota cadangan berbasis aplikasi merupakan instrumen reformasi birokrasi yang efektif memotong rantai pungutan liar berkedok bangku kosong. Kendati demikian, lemahnya fungsi bimbingan teknis terhadap SMP asal terkait tenggat waktu kurasi prestasi kementerian menjadi rapor merah yang merugikan hak-hak akademis siswa berprestasi di tingkat daerah.
Catatan Redaksi: Artikel kontrol sosial ini disusun secara objektif berdasarkan transkrip konfirmasi dan rekaman resmi dengan jajaran struktural Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah pada Juni 2026. Investigasi Indonesia berkomitmen terus mengawal keterbukaan informasi dan keadilan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
(Utomo/Red)
Tinggalkan Balasan