Investigasi Indonesia
Semarang, Jawa Tengah – sistem Penerimaan Murib Baru (SPMB) tingkat SMA Negeri tahun ajaran 2026/2027 di Jawa Tengah terus memicu gelombang aduan dari wali murid. Menyikapi berbagai keluhan krusial mulai dari kegagalan sistem kurasi piagam prestasi, dugaan dongkrak nilai, hingga manipulasi dokumen perpindahan orang tua, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Tengah akhirnya buka suara.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jawa Tengah, Deyas Yani Rahmawan, S.STP., M.M., melalui Staf Seksi SMA dan SLB, Adam Duanda, A.Md., membeberkan fakta-fakta mendasar dan langkah mitigasi taktis yang dilakukan instansinya di lapangan.
Banyak Piagam Prestasi Ditolak Akibat Kurang Edukasi
Menjawab keluhan wali murid mengenai banyaknya piagam kejuaraan siswa yang tidak bisa digunakan atau bobot nilainya merosot tajam (dari asumsi penambahan nilai 1,5 menjadi hanya 0,6 atau 0,75), Adam Duanda mengakui adanya kendala serius di sektor sosialisasi kurasi.
“Itu yang untuk kurasi, ternyata belum banyak sekali (dipahami) karena kurangnya sosialisasi dan edukasi. Sehingga ketika murid lulus, banyak piagamnya yang tidak bisa digunakan,” jelas Adam.
Ia memaparkan bahwa proses kurasi prestasi berjenjang sejatinya sudah dibuka sejak dua bulan lalu melalui sistem pangkalan data kementerian (Puspresnas) oleh pihak sekolah. Kendati demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tetap memberikan kelonggaran hukum bagi piagam non-kurasi agar tetap memiliki bobot nilai masuk, meski nilainya tidak maksimal.
Tinggalkan Balasan