Investigasi Indonesia
Tanggamus, Lampung – Sikap antikritik dan penutupan akses informasi kembali dipertontonkan oleh oknum pejabat publik di Kabupaten Tanggamus. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tanggamus dari Fraksi Gerindra, Romzi Edi, S.Pd.I. Ia diduga sengaja memblokir nomor telepon seluler dan kontak WhatsApp wartawan saat hendak dikonfirmasi mengenai isu pelayanan publik.
Peristiwa ini bermula ketika awak media mencoba melakukan konfirmasi terkait adanya laporan masyarakat mengenai kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Negara Batin dan Puskesmas Kota Agung. Alih-alih memberikan jawaban yang bijak dan solutif sebagai wakil rakyat, Romzi Edi justru melontarkan kalimat ketus sebelum akhirnya memblokir nomor jurnalis yang bersangkutan.
“Saya ini bukan operator Telkomsel yang semuanya harus saya jawab. Saya juga masih punya napas sama kayak kamu, jadi manusia di dunia ini jangan kamu samakan,” ketus Romzi Edi sebelum memutus komunikasi secara sepihak.
PWRI Tanggamus Sebut Sikap Oknum Pejabat Tidak Pantas
Tindakan pemblokiran tersebut memicu reaksi keras dari kalangan insan pers. Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Tanggamus, Warman (Wawan), menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh oknum Ketua Komisi IV DPRD Tanggamus tersebut sangat tidak etis dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat yang mengemban amanah rakyat.
“Jabatan publik itu adalah amanah rakyat, bukan hak yang dimiliki selamanya. Karena itu, setiap pejabat harus siap menerima kritik, memberikan klarifikasi, dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kepentingan publik,” tegas Wawan pada Sabtu (27/6/2026).
Wawan menambahkan, jika pejabat merasa keberatan atau merasa dirugikan oleh substansi pertanyaan maupun pemberitaan media, undang-undang telah menyediakan koridor resmi untuk menyelesaikannya secara elegan, bukan dengan cara menutup diri secara kekanak-kanakan.
Tinggalkan Balasan