Disdik Jateng Klarifikasi Iuran SMAN 13 Semarang - Laman 2 dari 2

Investigasi Indonesia Semarang, Jawa Tengah – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akhirnya memberikan jawaban resmi terkait Dugaan Pungli SMAN 13 Semarang yang belakangan menjadi sorotan wali murid. Melalui kanal aduan publik dengan nomor registrasi LGWS56261217, pihak dinas memberikan klarifikasi mendalam mengenai rencana kegiatan outing class (studi lapangan) ke Yogyakarta yang memungut biaya sebesar Rp430.000 per siswa. Dalam laporannya, warga mengeluhkan bahwa tujuan kegiatan seperti Batik Laweyan, wisata Jeep di Kaliurang, dan Malioboro dinilai lebih menyerupai piknik biasa dengan nilai edukasi yang minim. Selain itu, iuran tersebut dianggap memberatkan dan terindikasi sebagai praktik pungutan liar (pungli) berkedok kegiatan sekolah. Menanggapi hal tersebut, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan program pembelajaran resmi yang mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pihak sekolah mengeklaim kegiatan ini terintegrasi dengan mata pelajaran Ekonomi, Sosiologi, Geografi, dan Bahasa Indonesia melalui observasi langsung aktivitas ekonomi dan budaya. Dinas Pendidikan juga menegaskan bahwa iuran Rp430.000 tersebut merupakan hasil kesepakatan antara sekolah, komite, dan orang tua siswa yang bersifat partisipatif. "Kegiatan tidak bersifat wajib. Bagi siswa yang tidak mengikuti outing class, tetap disediakan kegiatan pembelajaran alternatif di sekolah. Terdapat pula mekanisme subsidi bagi siswa kurang mampu," tulis keterangan resmi Dinas Pendidikan, Kamis (16/4/2026). Edukasi Hukum dan Ancaman Pidana Meski diklaim sebagai kesepakatan, pelaksanaan pembiayaan di sekolah negeri tetap harus tunduk pada koridor hukum yang sangat ketat: Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah: Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa Komite Sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bukan pungutan. Pungutan adalah penarikan uang dengan jumlah dan waktu yang ditentukan serta bersifat mengikat. Permendikbud No. 44 Tahun 2012: Mengatur bahwa pungutan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik, ujian, atau kelulusan siswa. Ancaman Pidana UU Tipikor: Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang membayar sesuatu yang tidak diwajibkan oleh aturan, dapat dijerat tindak pidana Pemerasan dalam Jabatan. Sanksi: Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan tindak lanjut aduan publik pada portal resmi Pemprov Jateng dan tindak lanjut dari Dinas Pendidikan. Investigasiindonesia.co.id terus mengawal transparansi anggaran di sektor pendidikan guna memastikan tidak adanya beban biaya yang mencederai prinsip pendidikan gratis di sekolah negeri. (Red)

Ancaman Pidana UU Tipikor:

Related posts:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan