Investigasi Indonesia
Medan, Sumatera Utara | Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2026–2031. Acara tersebut berlangsung khidmat di Regale International Convention Centre, Medan, Minggu (21/6/2026).
Dalam kunjungan ini, Bupati Batu Bara didampingi oleh jajaran pejabat teras Pemerintah Kabupaten Batu Bara, termasuk Kepala Badan Kesbangpol, Kepala BKAD, Kadis Kominfo, Kasatpol PP, Plt. Kepala Bappelitbangda, serta Plt. Kepala Disdukcapil.
Prosesi pelantikan diawali dengan pengucapan sumpah jabatan oleh seluruh pengurus baru, dilanjutkan dengan pengibaran bendera pataka kebesaran AMPI sebagai simbol komitmen organisasi dalam membina generasi muda. Agenda ini juga turut dihadiri oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara, Bupati Samosir, Bupati Pakpak Bharat, Wakil Ketua Baleg DPR RI Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga, dan Ketua DPD AMPI Sumut David Luther Lubis.
Baharuddin menegaskan bahwa organisasi kepemudaan memegang peran strategis dalam mencetak calon pemimpin masa depan yang berintegritas. Ia berharap DPD AMPI Sumut dapat menjadi mitra taktis pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam berbagai sektor pembangunan demi kemajuan daerah.
Edukasi Hukum: Kehadiran pejabat publik dalam acara organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan diatur dalam koridor UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kepala daerah memiliki kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta membina pembauran kebangsaan melalui koordinasi lintas sektoral. Sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis kelompok tertentu, keterlibatan aktif pemerintah daerah bersama organisasi pemuda merupakan implementasi dari fungsi fasilitasi kemitraan demi stabilitas daerah.
Catatan Redaksi: Artikel ini bersumber dari laporan lapangan perhelatan organisasi kepemudaan di Sumatera Utara. Dinamika kepemudaan nasional menuntut kemitraan yang transparan antara pemerintah dan ormas agar program kerja yang dicanangkan berdampak nyata pada peningkatan kualitas SDM lokal, bukan sekadar seremonial politik.
(Afghan)
Tinggalkan Balasan