“Jika Kementerian ESDM tetap menutup mata dan telinga, kami akan lanjutkan aksi Aceh menuntut keadilan ini hingga ke Istana Negara dengan ribuan massa,” ancam Fachrul Razi.
Aksi yang dikoordinasikan oleh Muslim, Salman, dan Fahrullazi selaku satgas pengontrol barisan ini turut dihadiri tokoh senior Aceh, Ghazali Abbas. Aksi berjalan tertib karena surat pemberitahuan resmi telah dilayangkan ke Polda Metro Jaya.
Catatan Redaksi: Langkah Kementerian ESDM menyetujui PoD I Lapangan Tangkulo tanpa koordinasi dengan Gubernur Aceh adalah bentuk pengabaian nyata terhadap legalitas otonomi daerah dan aturan kekhususan yang tertuang dalam UUPA. Menguras kekayaan alam Aceh tanpa transparansi bagi hasil dan kewajiban hilirisasi lokal hanya akan mengulang memori kelam eksploitasi masa lalu yang memicu konflik. Redaksi mendesak Menteri Bahlil Lahadalia untuk segera membuka ruang dialog terbuka dengan representasi masyarakat dan Pemerintah Aceh. Pemerintah pusat harus ingat bahwa merawat perdamaian Aceh dilakukan dengan cara memenuhi keadilan ekonomi, bukan dengan memunggungi regulasi daerah demi syahwat investasi sepihak.
(TIM/Red)
Tinggalkan Balasan