“Publik jangan disuguhi dongeng jurnalisme manipulatif. Di mana bukti manifes kargo dari 50 kapal itu?” tegas lulusan pascasarjana Global Ethics Universitas Birmingham tersebut.
Wilson menegaskan bahwa solidaritas kemanusiaan seharusnya disalurkan melalui jalur resmi multilateral yang diakui dunia, seperti ICRC atau UNRWA, bukan melalui aksi nekat yang hanya membebani pemerintah dalam proses hukum dan pemulangan warga.
Edukasi Hukum: Dalam hukum internasional, memasuki zona konflik bersenjata tanpa izin otoritas yang berwenang melanggar kedaulatan wilayah dan hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Tindakan tersebut berisiko dikategorikan sebagai ancaman keamanan oleh pihak militer yang berkuasa di zona tersebut, yang dapat berujung pada penangkapan, deportasi, hingga tuntutan pidana berat. Selain itu, penggunaan atribut “Jurnalis” untuk tujuan non-jurnalistik (aktivisme politik) merupakan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik dan prinsip perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata.
Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan analisis kritis terhadap fenomena solidaritas kemanusiaan yang berkembang saat ini. Informasi mengenai kritik Wilson Lalengke disajikan sebagai perspektif pembanding guna memberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi internasional dalam misi kemanusiaan.
(TIM/Red)
Tinggalkan Balasan